Minggu, 06 Oktober 2013

Jokowi Akan Merevisi Pajak Warteg

 
 
Setelah makan oleh warung Tegal dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri , terus akhir pekan , Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil keputusan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda ) 11 tahun 2011 tentang tarif restoran . Peraturan tidak diberlakukan oleh pemerintah kota direvisi karena akan tarik ke arah tarif Anda dengan warung makanan seperti warung .

" Kami akan meminta ( Dewan Kota ) parameter direvisi lagi, itu jatah objek tarif , adalah mulia bayar menulis banyak ditimbulkan dengan tidak , memasak ngurusin kecil seperti warteg , " dipahami Jokowi dengan menghadiri perakitan Khusus bekerja perjuangan PDI di personil PDIP , Lenteng Agung , Jakarta Selatan , Minggu ( 2013/10/06 ) .

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dari tarif restoran , Jokowi tunggal menargetkan pengusaha yang murah hati . Dimana konsumen mereka selanjutnya publik yang kompeten ekonomis .

Sementara itu, meskipun warteg banyak pembeli , dan pendapatan yang murah hati , tapi pembeli menurun ekonomis peringkat warga . Jokowi tidak memunculkan digit yang tepat dengan tujuan pendapatan kehendak restoran kena pajak restoran ini .

Sama terkenal , undang-undang tarif restoran dirancang dengan DPRD Pemerintah DKI Jakarta sangat sulit . Awalnya pemerintah dan DPR sesuai dengan kewajiban tarif yang mempengaruhi 10 persen minuman tarif makanan yang dijual adalah penghasilan RP 100 juta untuk setiap kali .
Keputusan ini selanjutnya mengundang banyak pengusaha warteg mengeluh .

Kemudian benda itu disepakati dengan maksud penghasilan kena pajak sebesar Rp 200 juta ke bawah waktu , atau Rp 16,6 juta untuk setiap bulan atau Rp 550.000 untuk setiap kali . Hukum ini memilih , tetapi sebagai Gubernur DKI Jakarta , Fauzi Bowo menunda pelaksanaannya .

Koleksi tarif penundaan secara resmi dinyatakan oleh dikeluarkannya Instruksi Gubernur ( Ingub ) Nomor 16 Tahun 2012 sebagai hal Penundaan Pajak Collection Jenis Usaha Warung Restaurant , Kafetaria dan kantin . Perpajakan ditunda sejak Ingub diterbitkan 24 Februari 2012.

Penundaan ini adalah menghitung berikut itu tegas Fauzi . Penundaan awalnya dilakukan pada tahun 2011 . Sampai saat ini , perhatian hukum tarif belum dicabut Restaurant .

Pengawas Pajak ( DPP ) DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengerti hukum belum menjadi berguna untuk kios-kios komersial.
" Itu bukan warteg hukum tarif , namun undang-undang Restaurant , sampai saat ini tidak berarti telah berguna untuk Warteg - warung di Jakarta , " ia mengerti .

Dia memahami fokus perusahaan untuk mencegah kebocoran tarif restoran dengan pajak besar pro online urusan restoran .

Pemerintah Kota telah selanjutnya telah bekerja sama dengan BRI untuk menjalankan kurikulum tarif online. Pajak kembali terang dari kasir telah dibuat dalam digit kursi . Restoran Data Wajib Pajak , tempat hiburan , dilaporkan terus terang ke gedung parkir ke kota sebagai DPP transaksi konsumen terjadi.

Dia menjelaskan dengan tujuan kota DPP menerima tarif setiap 15 bulan semua jenis pajak masyarakat . Sebelumnya, tarif dihitung berdasarkan penilaian diri atau pernyataan yang dibuat secara manual pembayar pajak .

Logika manual sangat rentan terhadap manipulasi karena pengawasan tidak bisa maksimal . Saat ini , di sini adalah di daerah ini 8.000 restoran di Jakarta dengan maksud adalah restoran kena pajak . Semua lokasi ini akan dilaksanakan logika online.

Berdasarkan Jakarta Perubahan APBD tahun 2013 , pendapatan dari tarif restoran diperkirakan mendapatkan Rp 1,4 triliun . Meningkat dibandingkan tujuan laporan keuangan dari waktu 2013 dalam penentuan Rp 1,35 triliun.